Wagub "Haramkan" Gabah Dijual Ke Luar Daerah

Rontok Tradisional Saling Membantu Panen Padi

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta produksi gabah Aceh tidak lagi dijual keluar daerah. Pasalnya, kalau gabah dijual keluar tidak ada nilai tambah.

Demikian diungkapkannya, Senin (1/10), usai melakukan panen padi perdana Program Gerakan Peningkatan Produksi pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Gampong Bueng Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Wagub Muzakir Manaf mengatakan, setelah kilang padi modern di Seunuddon, Aceh Utara selesai dibangun dan mulai beroperasi, maka produksi gabah Aceh "diharamkan" dijual ke Sumatera Utara, seperti yang selama ini terjadi. Nantinya, produksi beras, baru bisa dilepas keluar setelah dipastikan stok di Aceh terpenuhi.

Bila nantinya kilang padi hasil kerjasama Pemerintah Aceh dengan PT Arsari Group di Aceh Utara berjalan lancar, pemerintah juga merencanakan untuk membangun kilang padi modern dan berstandar internasional di lima wilayah lainnya di Aceh.

"Potensi pertanian Aceh cukup cerah kedepan. Jika semua infrastruktur dasar pertanian terpenuhi, maka tidak tertutup kemungkinan Aceh akan menjadi pengekspor padi terbesar setelah Thailand dan Vietnam,"ujar Muzakir Manaf.

Mulai tahun 2013, Pemerintah Aceh bersama Kabupaten/kota akan berupaya keras menggalakkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebagai daerah yang berbasis pertanian, sudah tentu persoalan pangan harus mendapat perhatian serius di Indonesia. Lebih - lebih di Aceh, karena ketergantungan masyarakat terhadap pertanian sangat besar, mengingat pertanian adalah sumber utama kehidupan rakyat Aceh.

Hanya saja, selama ini, sektor pertanian rakyat, khususnya padi lebih banyak dikelola secara mandiri oleh masyarakat, sehingga penanganannya sangat tradisional. Berbeda sekali dengan sektor perkebunan yang banyak dikelola perusahaan - perusahaan besar.

Oleh sebab itu, adalah langkah tepat ketika Menteri BUMN Dahlan Iskan mencanangkan hadirnya program GP3K untuk mendorong meningkatnya produksi pangan nasional dengan mensinergikan BUMN dengan para petani pedesaan. Masyarakat Aceh, tentu sangat mendukung program yang digagas mantan CEO Jawa Pos, apalagi daerah Aceh merupakan salah satu pusat produksi tanaman pangan nasional.

Bagi masyarakat Aceh, kemitraan seperti itu sebenarnya sudah lama ditunggu - tunggu, mengingat produksi pertanian Aceh masih relatif kecil dibanding lahan yang tersedia. Itu sebabnya, ketika pihak BUMN berkeinginan menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/kota, pihaknya langsung menyambut dengan antusias. Ada banyak BUMN yang tertarik menjalin kerjasama dengan para petani di Aceh dalam menjalankan program tersebut, khusus untuk Aceh Besar, yang terlibat adalah PT Petro Kimia Gresik dan anak perusahaannya PT Petrosida Gresik.

Selain Aceh Besar, program GP3K juga menyentuh enam kabupaten lainya di Aceh, yaitu Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Nagan raya, Aceh Timur, Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat ,dengan total areal 750 hektare lahan pertanian baru.

"Dengan hadirnya BUMN ini, kita berharap produksi padi Aceh meningkat hingga 10 persen dari biasanya. Kalau pada tahun lalu Aceh mampu memproduksi padi sebesar 1,7 juta ton, dengan hadirnya program GP3K, kita berharap produksi bisa naik 1,9 juta. Dengan begitu, Aceh akan bisa memberi kontribusi lebih besar bagi program ketahanan pangan nasional," demikian ujar Wagub.

|Sumber|