Jakarta - Enam provinsi di perbatasan Indonesia mengajukan izin impor gula kristal putih sebanyak 130 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi di wilayah tersebut pada tahun 2013.
Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi mengatakan pengajuan izin impor tersebut dilakukan lantaran keenam provinsi yang berbatasan dengan daerah negara lain, yakni Aceh, Sumatra Utara, Batam, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur kesulitan apabila mengandalkan pasokan gula dalam negeri.
Kondisi infrastruktur yang tidak memadai serta tingginya biaya logistik menyebabkan harga gula dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga gula dari negara tetangga.
"Kalau tidak ada izin impor, diprediksi harga naik karena kelangkaan, sampai Rp20 ribu per kg. Tahun 2013 ada 6 provinsi dengan 38 kabupaten yang memiliki kebutuhan gula 130 ribu ton. Kita berdayakan pelaku gula daerah yang selama ini dagang ke Jawa susah, biar mekanisme pasar yang berlaku," ujar Endang di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/11).
Endang mencontohkan, lantaran terkendala infrastruktur, pengiriman barang dari Pelabuhan Pontianak ke daerah perbatasan Malaysia seperti Entikong di Kabupateng Sanggau harus menempuh waktu berjam-jam dengan biaya transportasi Rp8 juta per truk sekali pengiriman barang.
Selain itu pemberian impor merupakan solusi untuk mengatasi perdagangan ilegal di perbatasan. Kondisi geografis yang berdekatan dan harga yang lebih murah menjadi penyebab maraknya penyelundupan melalui jalur tikus. Maka dari itu pihaknya menghendaki perubahan regulasi perdagangan di daerah perbatasan.
"Impor yang selam ini ilegal, kalau diberi izin, jadi legal. Itu solusi untuk daerah yang kekurangan gula. Dispensasi itu sangat bermanfaat karena biaya distribusi dan logistik yang mahal," kata dia. |Sumber|
Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi mengatakan pengajuan izin impor tersebut dilakukan lantaran keenam provinsi yang berbatasan dengan daerah negara lain, yakni Aceh, Sumatra Utara, Batam, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur kesulitan apabila mengandalkan pasokan gula dalam negeri.
Kondisi infrastruktur yang tidak memadai serta tingginya biaya logistik menyebabkan harga gula dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga gula dari negara tetangga.
"Kalau tidak ada izin impor, diprediksi harga naik karena kelangkaan, sampai Rp20 ribu per kg. Tahun 2013 ada 6 provinsi dengan 38 kabupaten yang memiliki kebutuhan gula 130 ribu ton. Kita berdayakan pelaku gula daerah yang selama ini dagang ke Jawa susah, biar mekanisme pasar yang berlaku," ujar Endang di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/11).
Endang mencontohkan, lantaran terkendala infrastruktur, pengiriman barang dari Pelabuhan Pontianak ke daerah perbatasan Malaysia seperti Entikong di Kabupateng Sanggau harus menempuh waktu berjam-jam dengan biaya transportasi Rp8 juta per truk sekali pengiriman barang.
Selain itu pemberian impor merupakan solusi untuk mengatasi perdagangan ilegal di perbatasan. Kondisi geografis yang berdekatan dan harga yang lebih murah menjadi penyebab maraknya penyelundupan melalui jalur tikus. Maka dari itu pihaknya menghendaki perubahan regulasi perdagangan di daerah perbatasan.
"Impor yang selam ini ilegal, kalau diberi izin, jadi legal. Itu solusi untuk daerah yang kekurangan gula. Dispensasi itu sangat bermanfaat karena biaya distribusi dan logistik yang mahal," kata dia. |Sumber|
0 komentar:
Post a Comment