JAYAPURA - Merespon niat pemerintah pusat untuk menggelar dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan akar persoalan yang selama ini terjadi di Papua, Komnas HAM menggelar pertemuan yang melibatkan sejumlah stake holder di Swisbell Hotel Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut terlihat perwakilan dari TNI, Polri, Pemerintah (eksekutif), LSM, Mahasiswa dan para tokoh masyarakat. Pertemuan ini sengaja digelar untuk mengumpulkan pandangan konstruktif dari berbagai kalangan untuk mendorong terlaksananya dialog. Dialog Jakarta-Papua dianggap penting jika melihat persoalan yang selama ini terjadi.
Banyak kasus yang tidak saja menimbulkan kerugian tetapi juga korban nyawa, termasuk konflik horizontal dinilai urgent untuk diselesaikan. Dialog menjadi satu langkah untuk mereduksi konflik.
Ketua Komnas HAM Pusat Ifdhal Kasim mengatakan, proses dialog Jakarta-Papua yang sempat mencuat beberapa waktu lalu perlu segera disikapi.
Apa yang dilakukan pihaknya hanya untuk mencari informasi formulasi apa yang paling tepat untuk nantinya menjadi satu masukan bagi pemerintah pusat yang selanjutnya mengambil langkah-langkah.
Ifdhal setuju konsep dialog tersebut nantinya tak sama seperti yang sudah-sudah. Menurutnya dialog harus melibatkan para pihak yang selama ini "ribut". Tak bisa hanya membawa perwakilan dari kelompok tertentu kemudian dianggap telah menggelar dialog. "Semua pihak dilibatkan lebih baik," katanya.
Sekalipun dalam dialog itu nantinya dalam menelorkan kesepakatan harus ada yang dikorbankan, namun jika hal tersebut untuk kebaikan bersama maka masing-masing pihak haruslah legowo.
"Dalam memutuskan dua pemahaman memang harus ada yang dikorbankan, tak biasa pemerintah hanya memenangkan pendapat. Begitu pula dengan kelompok yang berseberangan harus dituruti tetapi bagaimana ada solusi jalan tengah yang nantinya disepakati untuk menciptakan kondisi yang lebih baik," paparnya.
Selama ini masyarakat melakukan berbagai aksi lantaran ada kebijakan yang tak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Indikatornya jelas, banyak anggaran yang dikucurkan dalam kerangkan Otonomi Khusus namun ternyata jumlah penduduk miskin masih saja bertambah. Pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perumahan juga belum terjawab, sehingga untuk mengekspresikan kekecewaan inilah muncul berbagai aksi protes.
Ditanya apakah dengan dipenuhinya keinginan para pihak yang kerap menyuarakan protes kepada pemerintah ini akan memberi jaminan bahwa tak ada lagi kelompok-kelompok yang berseberangan? Ifdhal mengaku hal tersebut memang tak memberi jaminan, namun yang terpenting adalah pemerintah mau membuka diri dan merespon apa yang selama ini menjadi akar persoalan, sehingga dari sikap ini public juga akan menilai bahwa pemerintah tak menghindar dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Ifdhal menangkap selama belum digelar dialog maka peluang terjadinya pelanggaran HAM semakin terbuka. Korelasinya adalah dari bentuk protes tersebut tak jarang berujung benturan di lapangan. Ketidakpuasan ini jika terus berkembang maka aparat sewaktu-waktu bisa mengambil sikap tegas yang rentan dengan pencederaan masyarakat sipil. "Jelas kondisi ini semakin memungkinkan untuk timbulkan pelanggaran HAM," akunya.
Dari pertemuan tersebut, isu Papua akan menjadi penting ketika mendapat sorota dunia. Mengenai Pepera one man one vote juga sempat terlontar.
Menurut Yorgen Numberi salah satu staf dari Komnas HAM Papua, Pepera bagai tanah yang lembek karena terpaan air, namun tanah tersebut akhirnya mengeras dan membeku sehingga dirasa penting untuk kembali dicairkan.
Dalam pertemuan tersebut ia mengungkapkan bahwa di Papua kini muncul istilah "Patipa" atau Papua tipu Papua. Bentuk dialog yang selama ini didorong diakui tak cuma sekali dilakukan pemerintah pusat.
Menkopolhukam pernah menggelar dialog, Mendagri juga pernah begitu, juga dengan beberapa kementerian lainnya yang tujuannya sama yakni menyelesaikan masalah Papua. Namun yang dikritisi di sini adalah hanya pihak atau perwakilan tertentu yang hadir dalam dialog tersebut sehingga hasilnya sudah bisa ditebak.
Kerangkan dialog dianggap penting memenuhi beberapa unsur seperti lingkup dan cakupan, tujuan dialog, prinsip dialog dan partisipan. "Ini yang saya sebut tadi, muncul kelompok-kelompok baru yang dikatakan sudah mengikuti dialog tapi apa hasilnya? Akhirnya lahirlah sebutan Papua tipu Papua tadi," beber Yorgen.
Ia menilai jika hak ekonomi sosial budaya (ekosob) sudah dipenuhi maka ada keyakinan bahwa tindakan pelanggaran bisa dieliminir. Pasalnya dengan perasaan tak adanya keberpihakan inilah muncul berbagai front untuk bersuara. Dan keterlibatan pemuda di balik front tersebut kian subur. "Kalau dilaksanakan maka kelompok terpinggirkan ini harus ikut diundang, jangan yang hanya di kota saja," sarannya.
Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menceritakan bahwa persoalan Papua sejatinya tak jauh dengan Aceh kala itu. Malah Aceh berangkat dari persoalan yang terjadi di Papua, tapi kenyataannya sekarang Papua belajar dari Aceh. Yang membedakan proses penyelesaian persoalan antar Papua dan Aceh adalah pada pihak ketiga.
Penyelesaian persoalan di Aceh ada wasit yang netral sedangkan Papua tidak. Namun alternatif lain yang bisa digunakan adalah menggunakan wasit lokal yang memiliki otoritas. Dari penyampaiannya sempat terlontas beberapa nama seperti Willy Mandowen, Thaha Al Hamid, Pastor Neles Tebay dan Herman Awom yang selama ini sudah menggagas dan mengedepankan proses dialog.
Frits juga menyebut bahwa TNI bisa ikut berkaca dengan melakukan hal serupa bercermin pada sosok Pangdam Lumintang termasuk Polda pada Kapolda, Made Mangkupastika. Sedangkan Pemda belajar pada sosok Fredy Numberi.
Sepengetahuannya, dulu Jaringan Damai Papua (JDP) yang dipimpin Pastor Neles Tebay telah mendorong proses ini dengan baik. Hanya sayangnya istana mengooptasi perkelompok. Kelompok agama 1 dan kelompok agama 2 sehingga muncul kecurigaan pada kelompok agama di tingkat lokal. Baginya pelajaran dari Aceh bisa dicopy untuk penyelesaian Papua. "Di sana ada partai lokal dan pihak ketiga yang mengawasi tapi untuk Papua saya pikir kita butuh mediator yang cakap dan berkompetensi serta memiliki otorita," sarannya.
Ia mempertegas bahwa para pihak yan dilibatkan dalam dialog juga harus jelas agar tak ada pengulangan. Istana perlu mengundang pihak Pemerintah Papua, gereja, TNI-Polri, para tokoh termasuk Presidium Dewan Papua yang nantinya mewakili pihak OPM atau OPM sendiri. "Tapi kata kuncinya saat ini ada di TNI-Polri. Jika mereka bersedia maka dialog bisa digelar, sebab negara tentu tak boleh kalah, negara tak boleh salah dan negara harus kuat," sindirnya.
Ia berharap dari yang dilakukan Komnas HAM ini bisa menjadi satu pijakan untuk mendorong terlaksananya proses dialog. "Saya pikir ini harapan semua pihak untuk Papua lebih baik ke depan," pungkas Frits.
Dalam pertemuan tersebut terlihat perwakilan dari TNI, Polri, Pemerintah (eksekutif), LSM, Mahasiswa dan para tokoh masyarakat. Pertemuan ini sengaja digelar untuk mengumpulkan pandangan konstruktif dari berbagai kalangan untuk mendorong terlaksananya dialog. Dialog Jakarta-Papua dianggap penting jika melihat persoalan yang selama ini terjadi.
Banyak kasus yang tidak saja menimbulkan kerugian tetapi juga korban nyawa, termasuk konflik horizontal dinilai urgent untuk diselesaikan. Dialog menjadi satu langkah untuk mereduksi konflik.
Ketua Komnas HAM Pusat Ifdhal Kasim mengatakan, proses dialog Jakarta-Papua yang sempat mencuat beberapa waktu lalu perlu segera disikapi.
Apa yang dilakukan pihaknya hanya untuk mencari informasi formulasi apa yang paling tepat untuk nantinya menjadi satu masukan bagi pemerintah pusat yang selanjutnya mengambil langkah-langkah.
Ifdhal setuju konsep dialog tersebut nantinya tak sama seperti yang sudah-sudah. Menurutnya dialog harus melibatkan para pihak yang selama ini "ribut". Tak bisa hanya membawa perwakilan dari kelompok tertentu kemudian dianggap telah menggelar dialog. "Semua pihak dilibatkan lebih baik," katanya.
Sekalipun dalam dialog itu nantinya dalam menelorkan kesepakatan harus ada yang dikorbankan, namun jika hal tersebut untuk kebaikan bersama maka masing-masing pihak haruslah legowo.
"Dalam memutuskan dua pemahaman memang harus ada yang dikorbankan, tak biasa pemerintah hanya memenangkan pendapat. Begitu pula dengan kelompok yang berseberangan harus dituruti tetapi bagaimana ada solusi jalan tengah yang nantinya disepakati untuk menciptakan kondisi yang lebih baik," paparnya.
Selama ini masyarakat melakukan berbagai aksi lantaran ada kebijakan yang tak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Indikatornya jelas, banyak anggaran yang dikucurkan dalam kerangkan Otonomi Khusus namun ternyata jumlah penduduk miskin masih saja bertambah. Pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perumahan juga belum terjawab, sehingga untuk mengekspresikan kekecewaan inilah muncul berbagai aksi protes.
Ditanya apakah dengan dipenuhinya keinginan para pihak yang kerap menyuarakan protes kepada pemerintah ini akan memberi jaminan bahwa tak ada lagi kelompok-kelompok yang berseberangan? Ifdhal mengaku hal tersebut memang tak memberi jaminan, namun yang terpenting adalah pemerintah mau membuka diri dan merespon apa yang selama ini menjadi akar persoalan, sehingga dari sikap ini public juga akan menilai bahwa pemerintah tak menghindar dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Ifdhal menangkap selama belum digelar dialog maka peluang terjadinya pelanggaran HAM semakin terbuka. Korelasinya adalah dari bentuk protes tersebut tak jarang berujung benturan di lapangan. Ketidakpuasan ini jika terus berkembang maka aparat sewaktu-waktu bisa mengambil sikap tegas yang rentan dengan pencederaan masyarakat sipil. "Jelas kondisi ini semakin memungkinkan untuk timbulkan pelanggaran HAM," akunya.
Dari pertemuan tersebut, isu Papua akan menjadi penting ketika mendapat sorota dunia. Mengenai Pepera one man one vote juga sempat terlontar.
Menurut Yorgen Numberi salah satu staf dari Komnas HAM Papua, Pepera bagai tanah yang lembek karena terpaan air, namun tanah tersebut akhirnya mengeras dan membeku sehingga dirasa penting untuk kembali dicairkan.
Dalam pertemuan tersebut ia mengungkapkan bahwa di Papua kini muncul istilah "Patipa" atau Papua tipu Papua. Bentuk dialog yang selama ini didorong diakui tak cuma sekali dilakukan pemerintah pusat.
Menkopolhukam pernah menggelar dialog, Mendagri juga pernah begitu, juga dengan beberapa kementerian lainnya yang tujuannya sama yakni menyelesaikan masalah Papua. Namun yang dikritisi di sini adalah hanya pihak atau perwakilan tertentu yang hadir dalam dialog tersebut sehingga hasilnya sudah bisa ditebak.
Kerangkan dialog dianggap penting memenuhi beberapa unsur seperti lingkup dan cakupan, tujuan dialog, prinsip dialog dan partisipan. "Ini yang saya sebut tadi, muncul kelompok-kelompok baru yang dikatakan sudah mengikuti dialog tapi apa hasilnya? Akhirnya lahirlah sebutan Papua tipu Papua tadi," beber Yorgen.
Ia menilai jika hak ekonomi sosial budaya (ekosob) sudah dipenuhi maka ada keyakinan bahwa tindakan pelanggaran bisa dieliminir. Pasalnya dengan perasaan tak adanya keberpihakan inilah muncul berbagai front untuk bersuara. Dan keterlibatan pemuda di balik front tersebut kian subur. "Kalau dilaksanakan maka kelompok terpinggirkan ini harus ikut diundang, jangan yang hanya di kota saja," sarannya.
Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menceritakan bahwa persoalan Papua sejatinya tak jauh dengan Aceh kala itu. Malah Aceh berangkat dari persoalan yang terjadi di Papua, tapi kenyataannya sekarang Papua belajar dari Aceh. Yang membedakan proses penyelesaian persoalan antar Papua dan Aceh adalah pada pihak ketiga.
Penyelesaian persoalan di Aceh ada wasit yang netral sedangkan Papua tidak. Namun alternatif lain yang bisa digunakan adalah menggunakan wasit lokal yang memiliki otoritas. Dari penyampaiannya sempat terlontas beberapa nama seperti Willy Mandowen, Thaha Al Hamid, Pastor Neles Tebay dan Herman Awom yang selama ini sudah menggagas dan mengedepankan proses dialog.
Frits juga menyebut bahwa TNI bisa ikut berkaca dengan melakukan hal serupa bercermin pada sosok Pangdam Lumintang termasuk Polda pada Kapolda, Made Mangkupastika. Sedangkan Pemda belajar pada sosok Fredy Numberi.
Sepengetahuannya, dulu Jaringan Damai Papua (JDP) yang dipimpin Pastor Neles Tebay telah mendorong proses ini dengan baik. Hanya sayangnya istana mengooptasi perkelompok. Kelompok agama 1 dan kelompok agama 2 sehingga muncul kecurigaan pada kelompok agama di tingkat lokal. Baginya pelajaran dari Aceh bisa dicopy untuk penyelesaian Papua. "Di sana ada partai lokal dan pihak ketiga yang mengawasi tapi untuk Papua saya pikir kita butuh mediator yang cakap dan berkompetensi serta memiliki otorita," sarannya.
Ia mempertegas bahwa para pihak yan dilibatkan dalam dialog juga harus jelas agar tak ada pengulangan. Istana perlu mengundang pihak Pemerintah Papua, gereja, TNI-Polri, para tokoh termasuk Presidium Dewan Papua yang nantinya mewakili pihak OPM atau OPM sendiri. "Tapi kata kuncinya saat ini ada di TNI-Polri. Jika mereka bersedia maka dialog bisa digelar, sebab negara tentu tak boleh kalah, negara tak boleh salah dan negara harus kuat," sindirnya.
Ia berharap dari yang dilakukan Komnas HAM ini bisa menjadi satu pijakan untuk mendorong terlaksananya proses dialog. "Saya pikir ini harapan semua pihak untuk Papua lebih baik ke depan," pungkas Frits.
0 komentar:
Post a Comment