Aceh Siapkan Transportasi Langsung Tanjung Priok - Malahayati

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar, baru-baru ini. Kegiatan bongkar muat di pelabuhan ini sangat kurang karenanya butuh perhatian pemerintah agar bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat dan daerah. (Analisa/iranda novandi)

Banda Aceh. Untuk membuka transportasi laut dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke pelabuhan Malahayati, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh akan menempatkan satu unit Mobile Crane (MAC) di pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Penempatan mobile crane yang akan didatangkan dari pelabuhan Belawan Sumatera Utara (Sumut), itu bekerjasama dengan PT Pelindo. Dengan adanya mobile crane, jalur transportasi laut Tajung Priok - Malahayati bisa dilakukan secara langsung.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh Yuwaldi Away mengungkapkan, jika ini bisa segera dilakukan maka pengiriman barang-barang dari Pulau Jawa ke Aceh tidak perlu lagi menggunakan transportasi darat.

Untuk tahap awal, ujar Yuwaldi, direncanakan pengiriman sepeda motor dari Pulau Jawa ke Aceh tidak lagi melalui jalan darat. Sedangkan dari Aceh melalui Pelabuhan Malahayati tahap awal membawa semen lavarge.

"Jadi barang-barang konsumen dari Pulau Jawa kita usahakan tidak lagi menggunakan jalur darai," kata Yuwaldi Away kepada wartawan, di Banda Aceh Jumat (21/9).

Dikatakan, kepantian pemindahan mobile crane ini masih menunggu kebijakan Gubernur Aceh karena biaya pemindahan dari Belawan ke Krueng Raya membutuhkan biaya besar mencapai Rp2,5 miliar.

"Kalau mobile crane itu sudah ada dalam waktu 20 hari langsung bisa dioperasionalkan," jelas Yuwaldi.

Secara terpisah anggota DPRK Aceh Besar Nourman Hidayat mengungkapkan, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendongkrak perekonomian masyarakat, Pemprov Aceh harus segera memungsikan secara maksimal dan meningkatkan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Malahayati.

Pendapatan Minim

Selama ini, katanya, masyarakat yang bekerja sebagai buruh bongkar muat mengeluh karena pendapatan sangat minim, menyusul sepinya aktivitas kapal yang sandar di pelabuhan setempat.

"Sedikitnya 250 warga yang berkerja sebagai buruh bongkar muat dengan upah rata-rata Rp15.000 per hari, jika mereka tak bisa beraktivitas tentunya sangat berdampak pada perekonomian keluarga mereka," ungkap Norman.

Untuk itu, Pemprov Aceh harus mengajak semua pihak terutama kalangan pengusaha untuk memanfaatkan pelabuhan Malahayati sebagai sarana bongkar muat. Di samping itu, pemerintah juga harus memberikan berbagai kemudahan dan jaminan keamanan, sehingga akan banyak investor berinvestasi di Aceh.

"Belum banyaknya kapal masuk ke Aceh salah satunya karena tidak adanya barang yang akan dibawa kembali," ujar Norman yang juga Ketua Bidang Buruh Petani dan Nelayan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh ini.

Norman optimis dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Aceh tehadap Pelabuhan Malahayati upaya mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Kreung Raya khususunya dan Aceh pada umumnya dapat segara terwujud.

Sumber : Analisadaily