Sejak abad ke 17, kesultanan Aceh tak pernah lekang dari perebutan kekuasaan yang dilakukan pihak luar yang ingin mcnguasai jaringan niaga rempah. Diawali dengan persaingan antara ketiga kesultanan yakni Aceh, Malaka dan Johor. Persaingan ini mcngundang keterlibatkan negeri Eropa yang jauh-jauh datang untuk memperoleh rempah-rempah dan mengembangkan "Politik Rempah-Rempah" sebagai prioritas utama untuk menguasai perekonomian dunia. Misalnya Don Alfonso de Albuquerque dari Portugal yang setelah menguasai Malaka pada 1511 ingin menguasai Aceh. Sebelumnya, Sumatera Utara dibayangi oleh Malaka sebagai salah satu pusat perdagangan penting bagi pedagang muslim di wilayah itu. Pasai bertahan sebagai pusat pengetahuan Islam dan secara alami menjadi tempat berkumpul pedagang Islam setelah Malaka dikuasai Portugis.
Selain itu, pedagang muslim di Sumatera Utara mampu menangkal kekuatan laut Portugis karena kekayaan sebagai produsen beras, lada, kapur barus dan pinang yang menjadi daya tarik bagi pedagang bemiaga di Pasai. Selain itu kerajaan-kerajaan di pantai timur yang sebelumnya terpecah-pecah kembali bersatu menghadapi Portugis. Sultan Ali Mughayat Shah dari Aceh yang letaknya di barat laut ujung pulau itu sebenarnya bukan kerajaan penting pada waktu itu berhasil mempersatukan semua kekuatan anti Portugis untuk mengusir musafir Portugis dan menutup loji-loji mereka di Pidie pada tahun 1521 dan Pasa: pada tahun 1524. Penaklukan itu melibatkan semua lapisan masyarakat. Sejak itu wilayah daratan pantai utara yang subur dipersatukan denga lembah sungai Aceh (Aceh Besar) yang dibatasi oleh oleh bukit-bukit yang rendah.
Orang Pasai merupakan suku bangsa sendiri yang mengguna bahasa Aceh, mengakui eksistensi sultan-sultan Aceh dan menempat diri sebagai orang Aceh. Hingga pertengahan abad ke 17, semua sanak saudara sultan memperoleh jabatan penting di Pidie, Pasai dan pusat penting kerajaan Aceh di pantai barat. Dalam aturan perniagaan, semua pedagang asing hanya boleh berdagang di ibukota, dekat muara sungai Aceh Banda Aceh Darussalam.
Banda Aceh Darussalam berperan penting sebagai penghubung jalur perdagangan muslim ke Selat Sunda, yang tidak ingin melalui Selat Malaka (yang mulai dikuasai Portugis), hingga menarik pedagang pada kota ini. Itulah sebabnya posisi Aceh Besar menjadi salah satu wilayah terpadat penduduk di Sumatera sekitar 300.000 jiwa pada abad ke-19. Selama satu abad sejak Aceh dipersatukan oleh Ali Mughayat, kekayaan ibukota-pelabuhan itu memungkinkan sultan-sultan berikutnya menaklukan kaum bangsawan yang melulu bergantung kepada pertanian sebagai sumber penghasilan. Semua bangsawan diharuskan mendukung kebijakan kerajaan yakni mencapai kejayaan yang dilandasi oleh dua ambisi: mengusir Portugis dari Selat Malaka dan memegang monopoli hasil komoditi ekspor Sumatera dan Malaka untuk memboikot Portugis.
Perang sabil Aceh melawan Portugis pada pertengahan abad ke-16 di Malaka pecah secara alamiah. Perang selama 120 tahun berlangsung dengan menjadikan agama sebagai semangat patriotism yang menyatukan semua kesultanan di Aceh. Hal ini mendekatkan hubungan Aceh dengan negeri Islam di Asia Barat. Sultan Ala'ad-din Riayat Shah al-Kahar (1537-1571) menjalin pakta pertahanan dengan mengakui kekuasaan Turki atas Aceh dengan imbalan Turki melindungi Aceh dari serbuan Portugis. Hubungan ini dihidupkan oleh Aceh dan bendera merah kesultanan Ottoman dikibarkan oleh para Sultan yang menerima meriam besar lada secupak sebagai penjaga dalam (istana raja dan pekarangan) di Banda Aceh. Bendera dan meriam ini dihormati sebagai pemberian Khalifah, lambang perlindungan bagi kerajaan bawahan kesultanan Ottoman di luar negeri.
Namun Aceh tidak lekang pula dari konflik internal yang memuncak pada abad ke 18. Kekuasaan dinasti turunan Arab pada tahun 1699 dan dinasti Bugis pada tahun 1727 sama sekali tidak memulihkan kemakmuran bagi kesultanan Aceh. Serangkaian sengketa perebutan kekuasaan dan pergantian kepemimpinan selama abad 18 telah menurunkan kredibilitas dan wibawa kepemimpinan Aceh berada di titik nadir. Akibatnya, ancaman kolonialisme terhadap Aceh berlanjut oleh Inggris dan Belanda yang saling berebut kepentingan perdagangan. Pada akhir abad ke 18, kesultanan Aceh harus melepas wilayah tradisionalnya yakni Kedah dan Penang di Semenanjung Melayu kepada Inggris.
Pada awal abad ke 19 pengaruh Aceh sangat kuat di seputar Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara karena Aceh menguasai jaringan niaga lada sejak lama. Pada tahun 1820, Aceh adalah produsen lada hitam terbesar di dunia. Perdagangan lada tidak hanya memakmurkan kesultanan Aceh, tetapi juga kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah fazal Aceh.
Sumber : Harry Kawilarang, Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Bandar Publishing : Banda Aceh, 2008. Hal, 28-30.
Selain itu, pedagang muslim di Sumatera Utara mampu menangkal kekuatan laut Portugis karena kekayaan sebagai produsen beras, lada, kapur barus dan pinang yang menjadi daya tarik bagi pedagang bemiaga di Pasai. Selain itu kerajaan-kerajaan di pantai timur yang sebelumnya terpecah-pecah kembali bersatu menghadapi Portugis. Sultan Ali Mughayat Shah dari Aceh yang letaknya di barat laut ujung pulau itu sebenarnya bukan kerajaan penting pada waktu itu berhasil mempersatukan semua kekuatan anti Portugis untuk mengusir musafir Portugis dan menutup loji-loji mereka di Pidie pada tahun 1521 dan Pasa: pada tahun 1524. Penaklukan itu melibatkan semua lapisan masyarakat. Sejak itu wilayah daratan pantai utara yang subur dipersatukan denga lembah sungai Aceh (Aceh Besar) yang dibatasi oleh oleh bukit-bukit yang rendah.
Orang Pasai merupakan suku bangsa sendiri yang mengguna bahasa Aceh, mengakui eksistensi sultan-sultan Aceh dan menempat diri sebagai orang Aceh. Hingga pertengahan abad ke 17, semua sanak saudara sultan memperoleh jabatan penting di Pidie, Pasai dan pusat penting kerajaan Aceh di pantai barat. Dalam aturan perniagaan, semua pedagang asing hanya boleh berdagang di ibukota, dekat muara sungai Aceh Banda Aceh Darussalam.
Banda Aceh Darussalam berperan penting sebagai penghubung jalur perdagangan muslim ke Selat Sunda, yang tidak ingin melalui Selat Malaka (yang mulai dikuasai Portugis), hingga menarik pedagang pada kota ini. Itulah sebabnya posisi Aceh Besar menjadi salah satu wilayah terpadat penduduk di Sumatera sekitar 300.000 jiwa pada abad ke-19. Selama satu abad sejak Aceh dipersatukan oleh Ali Mughayat, kekayaan ibukota-pelabuhan itu memungkinkan sultan-sultan berikutnya menaklukan kaum bangsawan yang melulu bergantung kepada pertanian sebagai sumber penghasilan. Semua bangsawan diharuskan mendukung kebijakan kerajaan yakni mencapai kejayaan yang dilandasi oleh dua ambisi: mengusir Portugis dari Selat Malaka dan memegang monopoli hasil komoditi ekspor Sumatera dan Malaka untuk memboikot Portugis.
Perang sabil Aceh melawan Portugis pada pertengahan abad ke-16 di Malaka pecah secara alamiah. Perang selama 120 tahun berlangsung dengan menjadikan agama sebagai semangat patriotism yang menyatukan semua kesultanan di Aceh. Hal ini mendekatkan hubungan Aceh dengan negeri Islam di Asia Barat. Sultan Ala'ad-din Riayat Shah al-Kahar (1537-1571) menjalin pakta pertahanan dengan mengakui kekuasaan Turki atas Aceh dengan imbalan Turki melindungi Aceh dari serbuan Portugis. Hubungan ini dihidupkan oleh Aceh dan bendera merah kesultanan Ottoman dikibarkan oleh para Sultan yang menerima meriam besar lada secupak sebagai penjaga dalam (istana raja dan pekarangan) di Banda Aceh. Bendera dan meriam ini dihormati sebagai pemberian Khalifah, lambang perlindungan bagi kerajaan bawahan kesultanan Ottoman di luar negeri.
Namun Aceh tidak lekang pula dari konflik internal yang memuncak pada abad ke 18. Kekuasaan dinasti turunan Arab pada tahun 1699 dan dinasti Bugis pada tahun 1727 sama sekali tidak memulihkan kemakmuran bagi kesultanan Aceh. Serangkaian sengketa perebutan kekuasaan dan pergantian kepemimpinan selama abad 18 telah menurunkan kredibilitas dan wibawa kepemimpinan Aceh berada di titik nadir. Akibatnya, ancaman kolonialisme terhadap Aceh berlanjut oleh Inggris dan Belanda yang saling berebut kepentingan perdagangan. Pada akhir abad ke 18, kesultanan Aceh harus melepas wilayah tradisionalnya yakni Kedah dan Penang di Semenanjung Melayu kepada Inggris.
Pada awal abad ke 19 pengaruh Aceh sangat kuat di seputar Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara karena Aceh menguasai jaringan niaga lada sejak lama. Pada tahun 1820, Aceh adalah produsen lada hitam terbesar di dunia. Perdagangan lada tidak hanya memakmurkan kesultanan Aceh, tetapi juga kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah fazal Aceh.
Sumber : Harry Kawilarang, Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Bandar Publishing : Banda Aceh, 2008. Hal, 28-30.
0 komentar:
Post a Comment