 |
| Peserta mengikuti Seminar Capaian MoU Helsinki Setelah 7 Tahun di Hotel Graha Buana Bireuen. |
BIREUEN - Tujuh tahun sudah penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, berlalu. Namun tersisa sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum terimplementasi hingga kini.
Hal itu mencuat dalam seminar bertemakan "Capaian Pelaksanaan MoU Helsinki Setelah Tujuh Tahun Perdamaian Aceh" yang diprakarsai Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Hotel Graha Buana, Banda Aceh, Senin (26/11/2012).
Zainal Abidin Usman, ketua panitia, mengatakan kegiatan yang dihadiri berbagai unsur ini untuk mengevaluasi kembali implementasi MoU tersebut dalam menjaga keberlangsungan, perdamaian di Aceh. "Kita melihat reintegrasi ini belum terlaksana dengan baik kendati umur MoU sendiri menginjak tujuh tahun," kata Zainal Abidin.
"Kita berharap memperoleh masukan dari berbagai pihak yang hadir agar MoU dijalankan demi menjaga kelangsungan perdamaian di Aceh," tambah Zainal.
Hal yang belum terlaksana yakni butir yang menyebutkan Presiden menginstruksikan kepada gubernur sebagai kepala Pemerintah Aceh untuk menyiapkan rencana dan kebijakan yang menyangkut penyempurnaan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan, nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih, perbatasan, penggunaan simbol-simbol daerah termasuk bendera, lambang dan himne, serta penyusunan qanun dan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe.
Kemudian, merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman dan penyiapan perkerjaan.
Editor : Kistyarini/Kompas
Hal itu mencuat dalam seminar bertemakan "Capaian Pelaksanaan MoU Helsinki Setelah Tujuh Tahun Perdamaian Aceh" yang diprakarsai Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Hotel Graha Buana, Banda Aceh, Senin (26/11/2012).
Zainal Abidin Usman, ketua panitia, mengatakan kegiatan yang dihadiri berbagai unsur ini untuk mengevaluasi kembali implementasi MoU tersebut dalam menjaga keberlangsungan, perdamaian di Aceh. "Kita melihat reintegrasi ini belum terlaksana dengan baik kendati umur MoU sendiri menginjak tujuh tahun," kata Zainal Abidin.
"Kita berharap memperoleh masukan dari berbagai pihak yang hadir agar MoU dijalankan demi menjaga kelangsungan perdamaian di Aceh," tambah Zainal.
Hal yang belum terlaksana yakni butir yang menyebutkan Presiden menginstruksikan kepada gubernur sebagai kepala Pemerintah Aceh untuk menyiapkan rencana dan kebijakan yang menyangkut penyempurnaan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan, nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih, perbatasan, penggunaan simbol-simbol daerah termasuk bendera, lambang dan himne, serta penyusunan qanun dan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe.
Kemudian, merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman dan penyiapan perkerjaan.
Editor : Kistyarini/Kompas
0 komentar:
Post a Comment