Bank Dunia Dukung Penguatan Perdamaian dan Pembangunan Aceh

Banda Aceh - Team Leader Program CPDA – Bank Dunia Jakarta, Adrian Morel mengatakan Aceh masih menjadi daerah yang istimewa di wilayah Indonesia. Telah berhasil melewati konflik dan bencana tsunami dengan baik. Karenanya Aceh menjadi salah satu daerah model bagi dunia internasional.

Hal ini dikatakannya dalam acara Training Advokasi Keuangan Daerah bagi CSO dan Media di Aceh, gedung Rumoh PMI, Banda Aceh, Senin (26/11). Menurutnya, Bank Dunia yang melalui program CPDA-nya mempunyai tujuan penguatan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

“Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, menjaga perdamaian berarti membangun dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh.”

Adrian mengatakan, Bank Dunia sejak tahun 2006 dengan dukungan Pemerintah Aceh juga telah melakukan beberapa kajian dan melakukan advokasi keuangan daerah dan belanja publik di Provinsi Aceh.

Diharapkan, pelatihan advokasi hari ini, dapat melahirkan sebuah panduan atau road-map advokasi keuangan daerah bagi CSO dan media di Aceh. Capaian akhirnya, CSO dan Media dapat melakukan berbagai kajian dengan fungsi kontrol, membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dalam pembangunan.

Anggota tim Program Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Harry Masyarafah memaparkan bahwa Aceh memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar untuk 20 tahun sejak 2008, dengan status otonomi khusus (Otsus). Dari kajian PECAPP, total dana yang diterima Aceh (Otsus dan reguler) sampai 2027 nanti diperkirakan mencapai Rp 650 triliun. “Suatu nilai yang sangat besar bagi Aceh yang hanya berpenduduk 4,5 juta jiwa.”

PECAPP adalah program diprakarsai oleh Bank Dunia dengan pendanaan dari AusAid melalui program CPDA - Bank Dunia, dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan MaTa (Masyarakat Transparansi Aceh), didukung oleh Pemerintah Aceh.

Haryy menyatakan setelah lima tahun menikmati dan Otsus dan reguler lainnya, berbagai kemajuan telah dicapai Aceh, tetapi masih ada ruang yang dukup besar untuk terus melakukan perbaikan. 15 tahun lagi untuk Aceh menerima dana Otsus, bukanlah waktu yang lama. Alokasi yang tidak tepat dan efektif, penghamburan akibat salah perencanaan seharusnya tidaklah terjadi lagi.

Di situlah peran penting semua pihak, eksekutif, legislatif, LSM, universitas dan media. “Beberapa analisis menunjukkan bahwa pembangunan yang kita impikan masih banyak tantangan yang perlu dipikirkan bersama, semoga ke depan lebih baik,” kata Harry. [The Globe Journal]