Pemerintah Segera Bahas Penggunaan Simbol GAM

Jakarta - Penentuan lambang daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 77 tahun 2007. Untuk itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, memastikan akan segera mengevaluasi rancangan qanun (peraturan daerah) Aceh, terkait penggunaan simbol dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai lambang Pemerintah Aceh.

Menurutnya, Pasal 6 ayat 4 PP yang dimaksud telah dengan tegas menyatakan, disain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan disain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Jadi PP 77 Tahun 2007 itu akan menjadi pedoman, terutama Pasal 6 ayat 4,” ujarnya.

Untuk membahas permasalahan ini, Gamawan memastikan telah mengundang pihak Komisi A DPRA Aceh, untuk membahasnya bersama-sama di Jakarta, Minggu depan.

“Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada evaluasi dan konsultasi antara DPR Aceh (DPRA) dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait,” katanya di Jakarta, Selasa (27/11). Dan atas rencana tersebut, Komisi A DPRA sendiri juga telah menyatakan kesiapannya.

Sebelumnya, kepada wartawan di Aceh, Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beureunsyah, mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan rancangan qanun terkait bendera dan lambang Aceh yang akan menggunakan bendera dan lambang GAM. Dimana diharapkan Rancangan qanun yang dimaksud, dapat segera disahkan akhir bulan ini.

Menurutnya, Aceh saat ini bukanlah daerah separatis lagi dan sudah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, ketentuan dalam PP 77 Tahun 2007 dalam penentuan lambang daerah Aceh sudah tidak ada persoalan lagi.

Namun rancangan qanun lambang Pemerintahan Aceh ini mendapatkan penolakan dari Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal Zahari Siregar. Dia meminta Pemerintah Aceh tidak menggunakan bendera dan lambang GAM sebagai bendera dan lambang Aceh.

Karena selain bertentangan dengan PP 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah, penggunaan atribut GAM juga tak sejalan dengan kenyataan bahwa Aceh tetap merupakan bagian dari NKRI.[jpnn]