LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague mengatakan kemungkinan negaranya akan abstain dalam pemilihan Palestina menjadi negara non-anggota PBB, Rabu 28 November 2012.
Hal tersebut disampaikan Hague atas pertimbangan tidak adanya jaminan bahwa Palestina akan bernegoisasi dengan Israel tanpa syarat. Namun, dirinya mengatakan Inggris tidak akan menentang Palestina sebagai negara non-anggota atau pengamat PBB.
Seperti yang dilansir BBC, pemungutan suara merupakan sebuah perlambang simbolik dalam menegakkan negara Palestina merdeka yang selama ini cenderung tidak diakui.
Jaminan Umum
Inggris mengajukan syarat kepada Presiden Mahmoud Abbas untuk menjamin dan berkomitmen penuh kembali ke meja perundingan dengan Israel, tanpa syarat apapun.
Dia mengatakan, Palestina juga harus menyetujui untuk tidak mencari keanggotaan lagi di International Criminal Court (ICC).
Hal tersebut dikatakan Hague, sebagai jaminan untuk Palestina agar tidak memperluas yuridiksi atas wilayah pendudukan yang bisa menggagalkan kesempatan damai dengan Israel.
"Sampai tibanya pemilihan itu sendiri, kita akan tetap terbuka untuk mendukung resolusi. Jika kita melihat jaminan publik oleh Palestina pada titik-titik ini," katanya.
"Namun, tanpa adanya jaminan ini, Inggris akan abstain pada pemungutan suara dan akan konsisten dengan dukungan kuat kami untuk prinsip negara Palestina. Namun perhatian yang kuat tertuju pada resolusi agar bisa mengatur kembali proses perdamaian."
Hague mengatakan, ia telah menjelaskan kepada Abbas masalah ini dan mendorong untuk kembali ke perundingan namun Inggris harus berada di posisi jelas sampai batas waktu pengambilan keputusan.
Informasi terakhir, Palestina kemugkinan besar akan ditingkatkan statusnya untuk bergabung ke PBB, meskipun proses tersebut tidak mutlak atau dijamin.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan, lebih dari 130 negara saat ini mendukung Palestina dan mengakui negara tersebut sebagai negara berdaulat. Perancis, Spanyol dan Norwegia bahkan telah mendesak Majelis Umum PBB untuk mengakui Palestina sebagai "negara pengamat non-anggota".
Namun, disisi lain, AS dan Israel menentang langkah itu. Kedua negara ini khawatir, Palestina berusaha untuk mencari kenegaraan penuh melalui PBB, bukan melalui perundingan sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian tahun 1993 di Oslo di mana Otoritas Palestina didirikan.[bbc/atjehpost]
Hal tersebut disampaikan Hague atas pertimbangan tidak adanya jaminan bahwa Palestina akan bernegoisasi dengan Israel tanpa syarat. Namun, dirinya mengatakan Inggris tidak akan menentang Palestina sebagai negara non-anggota atau pengamat PBB.
Seperti yang dilansir BBC, pemungutan suara merupakan sebuah perlambang simbolik dalam menegakkan negara Palestina merdeka yang selama ini cenderung tidak diakui.
Jaminan Umum
Inggris mengajukan syarat kepada Presiden Mahmoud Abbas untuk menjamin dan berkomitmen penuh kembali ke meja perundingan dengan Israel, tanpa syarat apapun.
Dia mengatakan, Palestina juga harus menyetujui untuk tidak mencari keanggotaan lagi di International Criminal Court (ICC).
Hal tersebut dikatakan Hague, sebagai jaminan untuk Palestina agar tidak memperluas yuridiksi atas wilayah pendudukan yang bisa menggagalkan kesempatan damai dengan Israel.
"Sampai tibanya pemilihan itu sendiri, kita akan tetap terbuka untuk mendukung resolusi. Jika kita melihat jaminan publik oleh Palestina pada titik-titik ini," katanya.
"Namun, tanpa adanya jaminan ini, Inggris akan abstain pada pemungutan suara dan akan konsisten dengan dukungan kuat kami untuk prinsip negara Palestina. Namun perhatian yang kuat tertuju pada resolusi agar bisa mengatur kembali proses perdamaian."
Hague mengatakan, ia telah menjelaskan kepada Abbas masalah ini dan mendorong untuk kembali ke perundingan namun Inggris harus berada di posisi jelas sampai batas waktu pengambilan keputusan.
Informasi terakhir, Palestina kemugkinan besar akan ditingkatkan statusnya untuk bergabung ke PBB, meskipun proses tersebut tidak mutlak atau dijamin.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan, lebih dari 130 negara saat ini mendukung Palestina dan mengakui negara tersebut sebagai negara berdaulat. Perancis, Spanyol dan Norwegia bahkan telah mendesak Majelis Umum PBB untuk mengakui Palestina sebagai "negara pengamat non-anggota".
Namun, disisi lain, AS dan Israel menentang langkah itu. Kedua negara ini khawatir, Palestina berusaha untuk mencari kenegaraan penuh melalui PBB, bukan melalui perundingan sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian tahun 1993 di Oslo di mana Otoritas Palestina didirikan.[bbc/atjehpost]
0 komentar:
Post a Comment