Banda Aceh - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh di bawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf menetapkan sepuluh program prioritas pelaksanaan pembangunan di Aceh tahun 2012-2017.
Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk lima tahun ke depan. Program tersebut adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Aceh, keberlanjutan perdamaian, dinul Islam, sosial, adat dan budaya, ketahanan pangan dan nilai tambah pertanian serta penanggulangan kemiskinan.
Kemudian pendidikan dan kesehatan,infrastruktur yang terintegrasi, sumber daya alam berkelanjutan dan terakhir program pembangunan lingkungan hidup dan kebencanaan.
"Ada 10 program prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan yang telah kita tetapkan dalam RPJMA 2012-2017," ujar Gubernur Zaini Abdullah saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMA 2012-2017 di Hotel Hermes Banda Aceh, Kamis (27/9).
Untuk itu, Zaini memohon dukungan beberapa hal kepada pemerintah melalui Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, seperti dukungan dana APBN yang lebih besar untuk pembangunan prasarana jalan nasional lintas tengah, mulai Jantho (Aceh Besar) sampai ke Kutacane (Aceh Tenggara).
Kemudian, dukungan pembangunan waduk/bendungan dan jaringan irigasi. Untuk itu, kata Zaini, Pemerintah Aceh siap melakukan pembebasan tanah yang diperlukan. Selanjutnya, dukungan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan laut Krueng Geukeuh, Kuala Langsa, Malahayati, dan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang.
Dukungan keberlanjutan program pasca rehabilitasi dan rekonstruksi serta program perdamaian melalui dana mitra pembangunan internasional, baik bilateral maupun multilateral, termasuk sisa dana Multi Donor Fund (MDF) untuk dimanfaatkan oleh Bank Dunia melalui mekanisme Trust Fund.
"Dana ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan beberapa sektor strategis demi pembangunan Aceh yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan," jelasnya.
Selain itu, juga meminta dukungan untuk program prioritas mencakup reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan terutama untuk meningkatkan capacity building bagi pejabat pemerintah Aceh dalam mewujudkan good governance dan clean government. "Di samping itu, kami ingin melaksanakan penguatan pengelolaan keuangan publik, pembangunan ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja dan usaha serta pembangunan lanjutan pelabuhan perikanan laut Lampulo," harapnya.
Pendidikan Tinggi
Yang tak kalah pentingnya, adalah dukungan untuk pengembangan pendidikan tinggi, yaitu Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan IAIN A-Raniry, khususnya melalui pinjaman hibah luar negeri (PHLN) melalui Islamic Development Bank (IDB) dan sumber-sumber lain.
"Kami juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dengan cara melaksanakan pembangunan ekonomi hijau, melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perubahan iklim global (global climate change), melestarikan keanekaragaman hayati (biodifersity) dan pengelolaan sumber daya air yang baik," terangnya.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Armida S. Alisjahbana mengatakan, di bawah pemerintah baru Aceh memiliki semangat membangun yang besar. "Saya sudah lima kali ke Aceh, tapi kali ini sangat berbeda. Saya melihat saat ini Aceh punya semangat yang luar biasa untuk membangun," jelasnya.
Disebutkan, pembangunan Aceh harus mengacu pada perencanaan pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025. "Visi pembangunan Indonesia jangka panjang adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur," ujarnya.
Rencana pembangunan jangka panjang kemudian dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, dalam empat tahapan. RPJM pertama 2005-2009, kemudian 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2025. "Saya berharap program prioritas pembangunan Aceh dapat berjalan dengan baik, dan pemerintah pusat siap untuk membantunya," terang menteri.
0 komentar:
Post a Comment